DPD Bahas Persiapan Pilgub dengan KPU dan Panwaslu

MEMANTAU dan memonitoring
persiapan pelaksanaan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar
merupakan salah satu agenda penting
pada reses anggota DPD Sulbar pada
bulan Juli ini.

Hari Rabu, 27 Juli, tiga anggota DPD RI
yaitu Muh Asri Anas, Iskandar Muda
Baharuddin Lopa, dan Mulyana Isham,
mengadakan pertemuan dengan KPU
Sulbar dan juga KPU kabupaten se-
Sulbar di Kantor KPU Sulbar, Mamuju.

Pada pertemuan ini, kami kembali
meminta kalangan KPU se-Sulbar
untuk tetap netral sebagai
penyelenggara pemilukada. Karena,
pengalaman di sejumlah daerah,
permasalahan-permasalahan yang muncul sebagian besar dikarenakan
oleh anggota KPU yang turut bermain
dan tidak independen sebagai
pelaksana pemilukada.

Anggota KPU Sulbar yang menerima
kami adalah Siti Aminah, Nurdin
Passokori, dan Suardi Mappeabang.
Juga hadir sejumlah anggota KPU
kabupaten seperti dari Mamuju,
Majene, dan Mamasa.

Kami juga meminta agar tidak lagi
terjadi perselisihan antara sesama
penyelenggara yakni antara KPU
dengan Panwaslu. Karena, bagaimana
pun kedua lembaga ini adalah
penyelenggara pemilukada, makanya keduanya harus kompak dan seiring
sejalan dalam menjalankan tugas.

Karena, kami amati selama ini, antara
KPU dan panwaslu saling mencari-cari
kesalahan satu sama lain. Panwaslu,
bukannya mengawasi pelaksanaan
pemilukada, malah menghabiskan
energi untuk mengawasi KPU.

Para anggota KPU juga menyampaikan
sejumlah permasalahan mereka
kepada kami. Tentu ini merupakan
aspirasi yang harus kami tindaklanjuti
sesuai dengan kewenangan kami.

Seusai mengadakan pertemuan
dengan KPU Sulbar, kami lalu
mengadakan pertemuan dengan
Panwaslu Sulbar di Sekretariat
Panwaslu Sulbar. Kami diterima oleh
tiga anggota Panwaslu yaitu Ketua Lukman Umar dan dua anggota yaitu
Mursalim dan Busran Riandy.

Di tempat ini, juga kami
menyampaikan jika panwaslu harus
bekerja profesional dalam melakukan
pengawasan sesuai dengan amanah
undang-undang. Kami minta agar
anggota panwaslu tidak usah segan- segan mengambil tindakan jika
memang menemukan adanya indikasi
kecurangan atau pelanggaran selama
tahapan pemilukada berlangsung.

Anggota panwaslu menyampaikan
keluhan mereka terkait belum adanya
dana yang cair sehingga mereka
kesulitan untuk menjalankan tugas
mereka.
Di APBD 2011, DPRD menyetujui anggaran untuk panwaslu sebesar Rp
1 miliar yang tentu saja jumlah ini
sangat minim untuk mengawasi
pelaksanaan pemilukada di lima
kabupaten. Malah, hingga saat ini,
dana yang cair baru berkisar Rp 300 juta.

Makanya, panwaslu kesulitan untuk
bergerak karena terkendala
operasional. Karena minimnya dana
ini, mereka kesulitan untuk
membentuk panwas di tingkat
kabupaten hingga ke desa-desa.

Selain mengadakan pertemuan
dengan KPU dan Panwaslu, pada hari
Rabu juga kami mengadakan
pertemuan dengan jajaran Pemprov
Sulbar untuk membahas tentang
kesiapan lahan untuk pembangunan gedung DPD di Mamuju.

Kami diterima oleh asisten II bidang
ekonomi dan keuangan yang
didampingi oleh kepala biro
pemerintahan dan wakil dari dinas
pekerjaan umum.
Kami juga mengadakan pertemuan dengan DPRD Mamuju untuk
membahas tentang kondisi daerah
demi sinergitas antara DPD dan DPRD
untuk kepentingan pembangunan di
Sulbar.

Kami diterima oleh Ketua DPRD Mamuju
Sugianto beserta sejumlah anggota
DPRD Mamuju. Pada pertemuan ini,
kami menyepakati akan dibentuk
forum agar kami dapat sering
berkomunikasi dan berkoordinasi.(*)



sumber:
tribunnews.com

SAYA TUNGGU KOMENTARNYA DI BUKU TAMU