Anggota DPD Tolak Pemilihan Gubernur Oleh DPRD

Mamuju (ANTARA News) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Sulawesi Barat Asri Anas menyatakan tidak sepakat dengan wacana pemilihan gubernur secara tidak langsung atau dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Wacana pilkada tidak langsung yang digulirkan sejumlah pihak akan membuat kemunduran bagi kehidupan berdemokrasi di negara ini, sehingga kami nyatakan menolak dengan tegas," kata Asri Anas dalam dialog publik mengenai pelaksanaan Pilkada Sulbar, di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, pilkada langsung yang saat ini digunakan dalam sistem politik di Indonesia dalam memilih kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan langkah maju bagi kehidupan demokrasi di negara ini.
"Era transisi berdemokrasi di negeri ini setelah tumbangnya rezim orde baru merupakan masa emas dan kesempatan dalam menumbuh kembangkan demokrasi, sehingga pilkada langsung sebagai perwujudannya harus dipertahankan," katanya.
Menurut dia, pilkada langsung dengan
melibatkan masyarakat sebagai penentu dalam memilih pemimpin, merupakan perwujudan demokrasi yang berkualitas, karena wujud demokrasi yang sesungguhnya adalah partisipasi politik masyarakat secara langsung dalam memilih pemimpinnya.
"Ingat, tidak ada demokrasi tanpa partisipasi langsung masyarakat," katanya.
Menurut dia, kalau pilkada langsung saat ini terkadang masih dicederai oleh politik uang, hal itu bukan sebuah hambatan dalam menumbuhkan demokrasi karena politik uang itu hanyalah proses yang bisa dihilangkan.
"Maraknya 'money politic', kisruh pilkada, dan anggapan bahwa pilkada
hanya menghamburkan anggaran itu jangan dijadikan alasan untuk menghilankan sistem pilkada lansung, karena itu hanya sebuah proses yang bisa dilewati dan dihilangkan," katanya.
Menurut dia, besarnya anggaran untuk pesta demokrasi seperti pilkada adalah wajar karena demokrasi yang hendak dibangun memang pada dasarnya membutuhkan anggaran besar, karena hasilnya juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menginginkan demokrasi dilaksanakan di negeri ini.
"Asalkan jangan kandidat yang bertarung mengeluarkan biaya besar, karena itu akan menimbulkan efek, yakni kandidat yang menang akan berupaya mengembalikan dananya kembali ketika menjadi pemimpin, meskipun dengan segala cara, misalnya dengan melakukan tindak pidana korupsi," katanya. (T.KR-MFH/ S024)



sumber:
antara-sulawesiselatan.com

SAYA TUNGGU KOMENTARNYA DI BUKU TAMU